Ketua MPR Desak Sri Mulyani Potong Rencana Pajak Pangan dan Pendidikan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mendesak Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk mencabut rencana pemerintah memungut PPN (PPN) atas kebutuhan dasar dan pendidikan.

Selain bertentangan dengan amanat ke-5 Pancasila, pemungutan pajak juga akan menyebabkan kenaikan tajam harga di kedua sektor tersebut dan inflasi.

“Pemberlakuan PPN otomatis akan menaikkan harga kebutuhan pokok dan pendidikan secara tajam.

Ujung-ujungnya akan meningkatkan inflasi Indonesia. Rata-rata harga beras saja bisa menyumbang laju inflasi 0,13 persen per tahun.” kata Bambang dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/6/2021).

“Anda tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya jika makanan pokok, terutama beras, dikenakan PPN,” katanya.

Baca juga: PBNU: Wacana pengenaan PPN pendidikan dan sembako tidak benar

Bambang mengatakan dua ormas terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU)

dan Muhammadiyah, juga menolak rencana pemerintah tersebut.

Di tengah rendahnya kualitas pendidikan di rumah, kata dia, pemerintah patut berterima kasih kepada organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah dan berbagai ormas lainnya yang telah ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menyiapkan lembaga pendidikan yang berkualitas.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Oleh karena itu, Bambang menilai pengenaan PPN atas pendidikan sama saja dengan meniadakan peran NU, Muhammadiyah dan berbagai ormas yang bergerak di bidang pendidikan.

“Dalam hal pembuatan kebijakan, Perbendaharaan seharusnya tidak hanya pandai dalam angka

, tetapi juga mampu menangani emosi. Harus ada kepekaan terhadap situasi masyarakat,” ujarnya.

Bambang mengatakan Departemen Keuangan perlu menyadari bahwa masih banyak cara untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa membebani masyarakat, terutama dengan memaksimalkan potensi yang ada.

Baca juga: Soal PPN Kebutuhan Pokok, Komisioner XI DPR: Sri Mulyani Bosan Cinta Indonesia?

Dia mengingatkan, penerimaan pajak baru mencapai Rp 374,9 triliun atau sekitar 30,94 persen dari total target Rp 1.229,6 triliun hingga akhir April 2021.

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id