Ini Dia 7 Tantangan Pendidikan Indonesia, dari Stunting sampai Pengangguran

Mar 21, 2019 |

alamlombok.co.id – Dunia pendidikan Indonesia menghadapi setidaknya tujuh tantangan ketika datang ke seabad Indonesia, yang jatuh pada tahun berikutnya 2045.

Ketujuh tantangan ini dikomunikasikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD dan Dikmas), Harris Iskandar. Harris melaporkan di situs web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuh tantangan menurut Harris adalah:

1. Premi demografis

Indonesia akan menghadapi “bonus demografis”, yaitu populasi besar orang-orang dari usia produktif antara usia 14 dan 64 pada periode 2020-2036, yang akan mencapai 52% dari populasi Indonesia.

2. Berhenti

Di tengah premi demografis ini, Indonesia memiliki masalah kekurangan gizi pada anak di bawah usia lima tahun. Jika keterlambatan ini tidak terlampaui, kata Harris, anak-anak tidak akan tumbuh secara optimal. Baca juga: Orang tua adalah kunci keberhasilan pendidikan Finlandia “Setiap anak Indonesia ketiga mengalami penghentian pertumbuhan, dan Indonesia saat ini berada di urutan ke 64 dari 65 negara tempat perlambatan terjadi,” katanya.

3. kualitas PAUD

Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2030, Indonesia berkomitmen untuk mencapai 17 tujuan SDG, termasuk anak-anak yang tidak berpartisipasi dalam PAUD berkualitas tinggi. “Setiap tahun PBB dipantau dan ditanya,” katanya.

4. Tingkat kebangkrutan

Sistem pendidikan dasar dan menengah di Indonesia tidak sempurna. Salah satu indikatornya adalah keberadaan kaum muda yang meninggalkan pendidikan dasar dan menengah sebelum waktunya. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ada 1,2 juta siswa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, tetapi memasuki pasar tenaga kerja secara langsung tanpa hamil.

5. Pengangguran

Pengangguran terbuka juga merupakan salah satu tantangan. Harris mengungkapkan bahwa gerakan nasional harus dibentuk untuk mengatasi pengangguran.

6. Gangguan teknologi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi semua aspek kehidupan manusia. Salah satunya akan banyak jenis pekerjaan yang hilang yang akan digantikan oleh robot. Tetapi ada juga jenis pekerjaan hybrid baru yang tidak ada aturannya, seperti layanan transportasi online, toko online, dan sejenisnya.

7. Otonomi Daerah

Pemberian UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah memiliki implikasi bahwa PAUD dan pendidikan dasar adalah kewenangan daerah. “Masalahnya adalah bahwa, di satu sisi, pusat tidak memiliki wewenang, di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah yang melakukannya tanpa antusias,” katanya.

Selengkapnya: https://www.berpendidikan.com

Artikel Lainnya:

Beginilah Prospek Bisnis Tour & Travel Di Masa Depan

Ini 6 Tips Sukses Bisnis Karangan Bunga, Hambatan, dan Analisa Modal Usaha

Posted in: Berita | Tags: , ,

Comments are closed.